Dana Sertifikasi Guru Madrasah non-PNS Akan Cair Bulan Mei 2016

- 10.42

Dana Sertifikasi Guru Madrasah non-PNS Akan Cair Bulan Mei 2016

 


Dana Sertifikasi Guru Madrasah non-PNS Akan Cair Bulan Mei 2016 - Direktur Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag), Nurkholis Setiawan, menegaskan bahwasanya pihaknya akan mencairkan dana sertifikasi guru madrasah non-PNS pada Mei 2016.
"Itu untuk guru madrasah non-PNS yang sudah memegang SK (surat keputusan) Impassing(penyetaraan kepangkatan) dan memiliki sertifikasi," katanya dalam Rapat Koordinasi Kepala Sekolah SD/MI di lingkungan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU se-Jawa Timur di tempat Juanda, Sidoarjo, Sabtu.
Di hadapan 2.000-an guru madrasah swasta di lingkungan LP Ma'arif NU se-Jatim itu, ia menyatakan dana sertifikasi yng cair itu sebesar Rp1,2 triliun bagi atau bisa juga dikatakan untuk 81.000-an guru madrasah non-PNS.
Pendapat dari dia, ada 141.000-an guru madrasah non-PNS yng mengajukan SK Impassing ke Kemenag RI, akan tetapi cuma terseleksi 81.000-an guru, lantaran sebagian belum sertifikasi serta sebagian pula belum S-1.
"Aturannya dulu, SK Impassing diberikan kepada semua guru non-PNS walau belum mengikuti sertifikasi, tapi sekarang harus sertifikasi dulu dan minimal S1," katamya.
Ia menjelaskan dana sertifikasi yng dicairkan itu bagi atau bisa juga dikatakan untuk sertifikasi pada 2015. "Sekarang masih penghitungan. Sekitar 1-2 bulan sudah ada hasilnya, jadi sekitar Mei akan cair. Kita tidak ingin salah hitung, karena saya bisa masuk penjara," katanya.
Dalam rakor yng dihadiri mantan Mendikbud Prof Mohammad Nuh serta Wagub Jatim H Saifullah Yusuf, ia mengakui sertifikasi guru di bawah Kemenag memanglah tersendat serta utang kepada para guru terus menumpuk sejak 2010.
"Itu merupakan tantangan Kemenag karena distribusi anggaran di Kementerian ini memang sangat minim," katanya dalam acara yng pula dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Jatim H Saiful Rahman serta Ketua LP Ma'arif Jatim Prof Abd Haris.
Sampai-sampai kini, anggaran di Kemenag memanglah belum sepenuhnya proporsional. Paradigma anggaran masih mempergunakan paradigma lama yang dengannya asumsi perkembangan jumlah madrasah tak semisal saat ini ini.
"Padahal, lima tahun terakhir, perkembangan jumlah madrasah sangat luar biasa. Ketika saya diangkat jadi Direktur Madrasah pada 2013, jumlah madrasah masih 72.000 unit, tapi sekarang sudah mencapai 76.000 unit dengan 800.000-an guru. Jadi, hanya dalam dua tahun sudah bertambah 4.000 madrasah," katanya.
Selain itu, 84 % dari 76.000-an madrasah itu merupakan milik masyarakat ataupun swasta yng tak digaji negara, padahal membantu negara dalam mendidik anak-anak bangsa, menjadikan butuh apresiasi dari pemerintah.
"Dengan bertambahnya jumlah madrasah, tentu bertambah pula jumlah siswa dan gurunya. Sementara untuk anggaran masih menggunakan paradigma lama itu," katanya dalam rakor bertajuk 'Sambut Harlah 90 NU serta Songsong Satu Abad NU' itu.
Masalah lain, system desentralisasi ataupun otonomi daerah yng memosisikan sekolah (SD) berada dalam binaan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), sedangkan madrasah (MI) Perlu melalui Anggaran Pendapatan serta Belanja Negara (APBN) dari pusat.
"Untuk bisa menuntaskan persoalan, caranya ya memilih satu diantara dua hal itu, yakni tambah APBN untuk madrasah atau Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diserap daerah itu tidak boleh dikunci dan harus bisa diperuntukkan untuk madrasah. Karena madrasah ini kasihan sekali," katanya.
Selain berjuang bagi atau bisa juga dikatakan untuk terus menuntaskan masalah dana sertifikasi bagi atau bisa juga dikatakan untuk guru non-PNS itu, Kemenag melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam pula akan memberikan fasilitas bagi guru madrasah yng belum menempuh pendidikan S-1.
"Kami akan memberikan bantuan uang kuliah untuk meringankan beban para guru. Jumlahnya memang tidak banyak kok, sekitar 8.000-an guru yang belum S-1. Ini kita pacu terus untuk bisa S-1," katanya.
Dalam rakor itu, Wagub Jatim H Saifullah Yusuf menyatakan realitas adanya aneka macam pemahaman keagamaan yng menyimpang dalam beberapa tahun yang terakhir menunjukan pendidikan Perlu makin diperhatikan dalam kurikulum serta anggaran.
"Gafatar yang menjadi fenomena terakhir itu ada unsur membodohi masyarakat, karena dalam penyimpangan itu para pengikut umumnya korban, sehingga aktornya harus dicari, kemudian medan dakwah perlu perhatian dengan pendidikan yang bagus," katanya.
Senada yang dengannya itu, mantan Mendikbud Prof Mohammad Nuh mengharapkan para kepala sekolah bagi atau bisa juga dikatakan untuk membenahi sekolah yng menjadi binaanya. "Caranya, kelola dengan sepenuh hati, banyak berkomunikasi dengan guru, bersinergi dengan pihak lain, dan mendesain literasi anak didik," Katanya.
Sumber : http://news.fajarnews.com/read/2016/01/23/8379/dana.sertifikasi.guru.madrasah.non-pns.akan.cair.bulan.mei.2016 Mudah-mudahan tulisan atau artikel kami ini wacana Dana Sertifikasi Guru Madrasah non-PNS Akan Cair Bulan Mei 2016 bisa memberikan berita yng berguna bagi kamu semuanya.
Sekian dulu dari kami, tidak lebih serta lebihnya mohon maaf. Jangan tidak ingat bagi atau bisa juga dikatakan untuk ikuti kami terus LIKE di Fans Page Facebook kami, berikan komentar anda sekalian andai ini membantu serta Share andai berita ini penting serta bermanfaat bagi orang tidak sedikit. Thanks.
Lihat pula :
  • Juknis Program Indonesia Pintar (PIP) Tahun Ini Bagi atau bisa juga dikatakan untuk Madrasah
  • Buku Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Madrasah Tahun Pelajaran Tahun Ini
  • Ketentuan-Ketentuan Program Simpatika Terbaru Per 1 April 2016
  • Tatacara serta Prosedur Pengesahan Ajuan SKMT PTK oleh Kepala Madrasah Di SIMPATIKA
  • Kepala Madrasah Berstatus PNS Pendapat dari PMA No. 29 Tahun 2014

"Sumber Rujukan Serta Gambar : http://www.info-madrasah.com/2016/05/dana-sertifikasi-guru-madrasah-non-pns.html "

Seputar Dana Sertifikasi Guru Madrasah non-PNS Akan Cair Bulan Mei 2016

Advertisement
 

Cari Artikel Selain Dana Sertifikasi Guru Madrasah non-PNS Akan Cair Bulan Mei 2016